Breaking News

TEMPO.CO, Jakarta – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang merupakan penggugat, naiknya iuran BPJS Kesehatan mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah , Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. , “Kami berharap pemerintah yang ada di pihak kalah tidak melakukan intrik lain karena kehilangan muka, , laksanakan saja putusan ini, selesai. Tidak usah menunda-nunda,” ujar Kuasa hukum KPCDI Rusdianto , Matulatuwa, Senin, 9 Maret 2020. , Dalam putusan uji materi itu, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 , Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan , Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. , Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) , menjadi sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, , Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan , kelas I. Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Angka iuran tersebut naik 100 persen , dari iuran sebelumnya. , Rusdianto mengatakan dikabulkannya sebagian permohonan uji materi terhadap Perpres tersebut , menjadi bukti pemerintah tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan it, Berikan analisis saudara perihal permohonan uji materiil atas Peraturan Presiden (Perpres) di atas , berdasarkan objek permohonannya serta alasan apa yang tepat menggambarkan uji materiil tersebut , diajukan. , 2 Bagaimana proses pengajuan permohonan uji materiil atas Perpres dapat dilakukan? , 3 Jelaskan bagaimana jika Putusan atas permohonan Uji Materiil Perpres tersebut jika dikabulkan! +6287755063438

TEMPO.CO, Jakarta – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang merupakan penggugat


naiknya iuran BPJS Kesehatan mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah
Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kami berharap pemerintah yang ada di pihak kalah tidak melakukan intrik lain karena kehilangan muka,
laksanakan saja putusan ini, selesai. Tidak usah menunda-nunda,” ujar Kuasa hukum KPCDI Rusdianto
Matulatuwa, Senin, 9 Maret 2020.
Dalam putusan uji materi itu, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP)
menjadi sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III,
Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan
kelas I. Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Angka iuran tersebut naik 100 persen
dari iuran sebelumnya.
Rusdianto mengatakan dikabulkannya sebagian permohonan uji materi terhadap Perpres tersebut
menjadi bukti pemerintah tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan itu
Berikan analisis saudara perihal permohonan uji materiil atas Peraturan Presiden (Perpres) di atas
berdasarkan objek permohonannya serta alasan apa yang tepat menggambarkan uji materiil tersebut
diajukan.
2 Bagaimana proses pengajuan permohonan uji materiil atas Perpres dapat dilakukan?
3 Jelaskan bagaimana jika Putusan atas permohonan Uji Materiil Perpres tersebut jika dikabulkan! +6287755063438

Daftar isi

 

1. Analisis saya perihal permohonan uji materiil atas Peraturan Presiden (Perpres) atas kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% di atas berdasarkan objek permohonannya serta alasan apa yang tepat menggambarkan uji materiil tersebut diajukan adalah sebagai berikut:

Trending :  Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, manager pusat investasi tidak hanya, menargetkan laba, tetapi juga investasi untuk mencapai laba.Untuk mengaitkan laba dengan , investasi terdapat dua metode yang sangat umum. Sebutkan dan jelaskan

Bahwa kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang besarnya 100% tersebut adalah tidak memihak pada rakyat dan berdampak membebani ekonomi masyarakat kecil yang sudah mengalami kesulitan akibat Covid-19. Kenaikan sebesar 100% yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut sangat tidak masuk akal dan terlihat seakan-akan pemerintah tergesa-gesa memaksakan kehendak untuk meningkatkan penerimaan negara yang sedang dilanda krisis pandemi saat itu. Untuk itu, menurut saya Perpres tersebut wajib mendapatkan uji materi.

2. Proses pengajuan permohonan uji materiil atas Perpres dapat dilakukan berdasarkan kriteria di bawah ini:

  1. Subyek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat;
  2. Pemohon keberatan disyarakatkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan uji materiil;
  3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan obyek permohonan kebaratan;
  4. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud.

3. Jika Putusan atas permohonan Uji Materiil Perpres tersebut dikabulkan maka Perpres tersebut maka akan mulai dilakukan pengujian materi oleh Mahkamah Agung (MA) secara rinci dengan menghadirkan para ahli dibidangnya untuk memutuskan apakah Perpres kenaikan tarif BPJS tersebut layak disahkan atau tidak dengan berpegang teguh pada prinsip sebab akibat.

Pembahasan

Proses uji materi perundang-undangan yang lebih dikenal dengan istilah “Judicial Review” adalah sebuah wewenang proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA) untuk mereview dan menguji isi suatu perundang-undangan apakah perlu disahkan, dirubah, dihapus, ataupun dimodifikasi.

Pengujian peraturan perundang-undangan berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat 1 menentukan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah Provinsi
  • Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Setiap warga negara atau suatu badan resmi Indonesia berhak mengajukan permohonan uji materi sebuah produk Undang-undang Dasar ataupun perundang-undangan di bawahnya termasuk Perpu untuk diajukan ke MK ataupun MA apabila dirasa bahwa peraturan tersebut merugikan atau tidak memihak rakyat.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

Beritaterunik.com